Semarang 5 agustus 2026._ bidiklensa.click DPD IWO Indonesia (IWOI) Kota Semarang menyatakan keprihatinan sekaligus kemarahan atas dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang. Peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Jika benar ratusan anak mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), maka ini merupakan kegagalan serius dalam sistem pengawasan yang wajib dipertanggungjawabkan.
Kami mendesak Polrestabes Semarang mengusut kasus ini secara menyeluruh, profesional, dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi atau dijadikan tameng. Hasil uji laboratorium dan penyelidikan harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak dibiarkan hidup dalam spekulasi.
Apabila penyelidikan dan hasil uji laboratorium membuktikan adanya kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, atau unsur pidana, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Jangan ada penyelesaian yang hanya berhenti pada sanksi administratif apabila ditemukan dasar hukum untuk proses pidana.
Keselamatan peserta didik jauh lebih berharga daripada kepentingan proyek, kontrak, maupun pencitraan. Program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa tidak boleh berubah menjadi sumber kekhawatiran akibat lemahnya pengawasan atau kelalaian dalam pelaksanaannya.
DPD IWOI Kota Semarang juga mengingatkan seluruh penyelenggara program agar tidak sibuk membangun narasi pembelaan sebelum fakta ilmiah dan penyelidikan selesai. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan tindakan nyata, bukan saling lempar tanggung jawab.
Sebagai organisasi profesi wartawan, DPD IWOI Kota Semarang akan terus mengawal perkembangan kasus ini secara kritis dan independen. Pers memiliki kewajiban moral untuk memastikan setiap dugaan kelalaian yang berdampak pada keselamatan masyarakat diungkap secara terang benderang.
“Ratusan siswa diduga menjadi korban. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian. Bila terbukti ada pelanggaran, siapa pun pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Keselamatan anak-anak tidak boleh menjadi harga yang dibayar untuk sebuah program.”
Red tim
